Abstrak dirinya sendiri. Penerapan desentralisasi fiskal diharapkan kesejahteraan

Abstrak

 

Desentralisasi telah menjadi salah satu instrumen
penting yang dipilih oleh banyak negara untuk perbaikan tata kelola
pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan diterapkannya
desentralisasi maka diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan. Banyak
penelitian telah membuktikan bahwa dibalik dampak negatif yang ditimbulkan oleh
desentralisasi banyak juga manfaat positif yang ditimbulkannya. Dampak positif
dari desentralisasi adalah pelayanan publik menjadi lebih dekat ke masyarakat, program-program
disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah
daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya untuk kesejahteraan
masyarakat di daerahnya. Desentralisasi telah terbukti dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Keyword: desentralisasi, tata kelola, kemiskina

 

 

A.     
PENDAHULUAN

Desentralisasi telah menjadi isu
penting di negara-negara berkembang beberapa dekade ini. Tuntutan
desentralisasi ini muncul karena adanya desakan dari untuk pemerataan
pembangunan. Alasan diterapkannya desentralisasi di negara-negara berkembang
adalah karena adanya keinginan untuk mencapai efisiensi biaya, meningkatkan
akuntabilitas dan mobilitas sumber daya (Bird dan Vaillancourt, 1998) .Penerapapan
desentralisasi di negara-negera berkembang didukung oleh Bank Dunia dan menjadi
salah satu poin penting untuk program pengurangan kemiskinan (World Bank, 2006).

Desentralisasi fiskal atau yang
kita kenal dengan istilah otonomi adalah proses pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber-sumber
keuangan dan pengeluaran. Desentralisasi/otonomi ini menjadi penting karena
secara teori diasumsikan bahwa penting untuk mendekatkan pemerintahan kepada
masyarakat, dan pemerintah daerah akan lebih memahami kondisi dan aspirasi
masyarakatnya. Litvack,et.al (1998) menyatakan manfaat lainnya dari
desentralisasi yaitu untuk pencapaian efisiensi alokasi dalam menghadapi
perbedaan preferensi lokal terhadap barang publik, perbaikan daya saing
pemerintah, pencapaian tata kelola yang baik dan perbaikan legitimasi dan sustainability daerah-daerah yang
heterogen.

Desentralisasi yang berhasil akan
membawa dampak yang baik bagai masyarakat miskin. Namun selain memiliki dampak
positif, desentralisasi juga memiliki dampak negatif pada masyarakat miskin.
Dampak negatif dari desentralisasi antara lain adalah kemungkinan penyelewengan
oleh pejabat pemerintah dan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah
(Braun dan Grote, 2000).

Setelah mengalami krisis ekononomi
pada tahun 1998, di Indonesia pun isu tentang desentralisasi pun mulai didengungkan.
Diterapkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 pada tahun 2001 maka
di Indonesia pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi di Indonesia yang
disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah ini memberi kewenangan yang
lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dirinya sendiri.

Penerapan desentralisasi fiskal
diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, menurunnya tingkat kesenjangan
dan pada akhirnya angka kemiskinan menurun. Namun  UNICEF (www.voa.com) mendapati bahwa
kemiskinan dan kelaparan anak-anak meluas di 41 negara terkaya di dunia.
Laporan tersebut mengatakan bahwa satu diantara lima anak di negara-negara kaya
hidup dalam kemiskinan sementara satu diantara delapan anak seringkali tidak
cukup makan. Data BPS (ww.bps.go.id) menunjukkan ada bulan September 2017,
jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di
bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen),
berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang
sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Walaupun angka kemiskinan menunjukkan
penurunan seperti dilansir di www.detik.com (2017) dari data BPS, kemiskinan pada 2010 tercatat 13,33% atau 31.02 juta jiwa,
kemudian pada  per Maret 2017 kemiskinan
Indonesia tercata 10,64%. Secara absolut masih sekitar 27,7 juta jiwa. Data ini
menunjukkan bahwa dari 2010 sampai 2017 telah terjadi penurunan angka
kemiskinan namun penurunan angka penurunan ini melambat. Hal ini disebabkan
karena karakteristik kemiskinan di
Indonesia adalah disparistas yang tinggi antar provinsi, misalnya angka
kemiskinan di DKI Jakarta tercatat 3,77% sementara di Papua  27,62%.

Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan
yang ingin dijawab dari paper ini adalah, apakah desentralisasi telah berhasil
menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan? Metode yang digunakan adalah
dengan menggunakan studi literatur yang terkait.

 

 

B.      
KAJIAN
TEORI

 

Desentralisasi
Fiskal

Desentralisasi dalam pemerintahan adalah
perubahan sistem terpusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal di
dalam konteks ekonomi adalah untuk mencapai efisiensi menurut Oates (1993).
Konsep dasar dari desentralisasi fiskal ini adalah penyerahan fungsi-fungsi
pada berbagai tingkatan pemerintahan dan untuk berhasilnya penugasan ini
dibutuhkan instrumen pajak yang tepat (Oates, 1999).

Penguatan pemerintahan daerah
menjadi prioritas banyak negara berkembang. Dari perpektif ekonomi, manfaat
potensial yang paling penting dari desentralisasi adalah peningkatan efisiensi
(konsekuensinya kesejahteraan meningkat) dengan memindahkan pemerintah lebih
dekat dengan masyarakat (Bird,2010). Desentralisasi fiskal tidak hanya tentang
menyerahkan sumber daya kepada level berbeda dari pemerintahan lokal
(pemerintah daerah) namun lebih kepada memberi kekuasaan lebih luas kepada
pemerintah daerah, otoritas dan penyerahan penggunaan dan pengelolaan
sumber-sumber keuangan (UNDP,2005). Melalui reformasi desentralisasi,
pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan yang lebih besar dalam
pengambilan keputusan sebingga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Haug,2007)

Mengapa Kebijakan Pajak Lokal Penting? (Ebel,2003)

1.     
Dua kekuatan yang membentuk kebijakan
pembangunan : globalisasi dan lokalisasi (desentralisasi)

Banyak
Negara memandang desentralisasi sebagai: (1) strategi memperbaiki
pelayanan sebagai reaksi terhadap krisis keuangan; (2) untuk menghindari
kegiatan separatis; (3) meningkatkan anggaran partisipatifPencapaian
Millennium Development Goals (MDGs) yaitu meningkatkan kehidupan
masyarakat miskin dan hal ini tergantung kepada integritas, efisiensi dan
desentralisasi pemerintahMeningkatkan
efisiensi sector publik, memaksimalkan kesejahteraan social maka daerah
perlu diberi kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pajaknya.

 

Kebijakan pajak menjadi penting agar masyarakat dapat
secara efisien dan secara efektif membayar untuk pengurangan kemiskinan
(Ebel,2003)

Sesuai dengan UNDP (2005)
esentralisasi fiskal ini memiliki 4 (empat) pilar yaitu: (1) tanggung jawab
pengeluaran, apa saja tanggung fungsi dan tanggung jawab pengeluaran untuk
setiap tingkatan pemerintahan (2) penugasan pendapatan, dengan adanya tanggung
jawab pengeluaran bagi pemerintah daerah maka akan disertai dengan tanggung
jawab untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya (3) transfer antar
pemerintah, sebagai tambahan dana dari pemerintah pusat ke daerah   (4) pinjaman daerah, merupakan cara yang
dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mendanai kegiatannya.

Keberhasilan desentralisasi fiskal
berbarengan dengan desentralisasi politik dan administrasi (UNDP,2005). Jika
pemerintah daerah secara politik tidak dipilih secara demokratis maka
masyarakat tidak akan memiliki kepercayaan atas akutabilitasnya, kemudian jika
pemerintah daerah tidak memiliki kontrol atas admistrasi atas jasa yang
diberikan maka pemerintah daerah tidak memiliki kemampuas untuk melayani masyarakatnya.
World Bank (Green,2009) menetapkan 5 kriteria yang menentukan keberhasilan
desentralisasi. Persyaratan yang dibutuhkan yaitu memastikan bahwa
sumber-sumber keuangan lokal/daerah sebanding dengan kemampuan untuk
menyediakan jasa kepada publik, masyarakat lokal peduli dengan biaya-biaya
jasa, masyarakat lokal haruslah mampu menyampaikan keinginannya dengan cara
yang benar, harus adanya transparansi dan akuntabilitas dari seluruh aktivitas
pemerintah daerah/lokal, dan adanya hukum dan sistem yang institusional untuk
mendukung tujuan politik.

 

 

Kemiskinan

Pada era 1970an kemiskinan dipahami
dengan sederhana yaitu memiliki penghasilan rendah dan gagal memenuhi kebutuhan
dasar (Yao, 2007).  Kemiskinan adalah
konsep yang multi dimensi dan dapat didefenisikan sebagai berikut: kemiskinan
adalah kurangnya pendapatan, makanan, rumah, kesempatan kerja atau aset fisik
seperti tanah dan ternak. Kemiskinan juga berarti tidak memiliki akses akan air
bersih, fasilitas kesehatan dan tidak mampu membaca dan menulis. Kemiskinan
juga dapat juga didefinisikan juga tentang berada dalam kondisi beresiko,
adanya ketidakpastian akan masa depan, rentan, tidak memiliki kekuasaan dan
tidak memiliki hak suara dan kebebasan (World Bank 1990 dan 2001).

Menurut Amartya Sen dalam Bloom,
et.al (2001) seseorang dikatakan miskin jika mengalami “capability deprivation”
yaitu dimana seseorang mengalami kekurangan kebebasan yang substantif.
Kebebasan substantif ini memiliki dua sisi yaitu (1) kesempatan, berkaitan
dengan kebutuhan akan pendidikan; (2) rasa aman, berkaitan dengan kebutuhan
akan kesehatan. BPS (2016) membagi kemiskinan dari sumber penyebabnya dalam 2
bentuk yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural
adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat dan budaya suatu daerah yang
membelenggu atau mengikat sesorang atau kelompok masyarakat sehinggan tetap
melekat dalam kemiskinan.

Berbagai literatur menjelaskan
bahwa hal-hal yang menjadi menentukan kemiskinan (Yao, 2007) adalah (1) faktor
regional, demografis dan budaya, kemiskinan di negara berkembang disebabkan
karena masih banyaknya perekonomian tergantung pada pertanian sementara
terjadinya penurunan lingkungan dan bencana alam, maka banyak orang yang
terjebak di dalam kemiskinan ; (2) faktor institusional dan socio-economics,
yaitu kemiskinan yang terjadi karena lemahnya tata kelola pemerintahan karena
korupsi dan lemahnya penegakan hukum serta akuntabilitas.

 

 

C.  PEMBAHASAN

Hubungan Desentralisasi dan Kemiskinan

Di dalam paper ini kita coba
mencari jawaban apakah desentralisasi mampu menjadi melihat apakah
desentralisasi mampu menjadi instrumen bagi pengentasan kemiskinan? Banyak
peneliti telah melakukan penelitian terkait ini. Jutting, J. Et.all (2004)
membagi dampak desentralisasi terhadap kemiskinan dalam 3 kelompok:

1.      Charakteristics of “positive” performers

Ditemukannya
adanya dampak positif desentralisasi terhadap angka kemiskinan di Bolivia,
Pilipina dan India (). Hal ini terjadi karena dalam implementasi desentralisasi
didukung oleh kemampuan pemerintah dan kemauan yang kuat untuk meningkatkan
transparansi, partisipasi dan kebijakan yang mendukung.

2.      Characteristics of ” somewhat positive”
performers

China,
Afrika Selatan, Mexico dan Ghana secara relatif cukup berhasil mengatasi
kemiskinan. Pada negara-negara ini desentralisasi sangat berhasil hanya pada
sektor ekonomi dan untuk sektor pemerintahan pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat masih bersifat parsial. Proses desentralisasi hanya berhasil
pada kriteria efisien, keberlanjutan, transparansi, parrisipasi, keadilan dan
proses yang menyeluruh

3.      Characteristics of ” somewhat negative”
performers

Paraguay,
Brazil, Nepal, Vietnam, Mesir, Sri Langka, Ethiopia, Burkina Faso dan Uganda
dapat disimpulkan bahwa program-program desentralisasi di negara-negara ini
gagal dalam memberikan hasil bagi masyarakat miskin. Negara-negara ini secara
umum belum stabil atau berada dalam kondisi konflik.

4.      Characteristics of ” negative” performers

Papua
Nugini, Mozambik, Malawi dan India  tidak
menunjukkan adanya keberhasilan desentralisasi membawa efek positif bagi
masyarakat miskin. Proses desentralisasi di negara-negara ini tidak berjalan
baik karena tidak di desain dengan benar. Negara-negara ini tidak memiliki
program khusus untuk masyarakat miskin.

 

 

Di Indonesia pun telah banyak
dilakukan penelitian terkait hubungan antara desentralisasi dengan kemiskinan.
Sumarto, dkk (2004) menemukan bahwa tata kelola yang buruk di Indonesia telah
merugikan orang miskin dan menghambat upaya-upaya dalam pengentasan kemiskinan.
Selanjutnya tata kelola yang baik akan cenderung mengurangi tingkat kemiskinan.
Selanjutnya Sudewi dan Wirathi (2013) menyatakan bahwa desentralisasi dan
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu terjadinya
penurunan jumlah masyarakat miskin.

Sementara Haug (2007) mengungkapkan
bahwa desentralisasi memberi dampak positif terhadap kehidupa masyarakat Dayak
Benuag. Hal ini terjadi karena adanya pembentukan kabupaten baru sehinggan
pelayanan publik menjadi lebih dekat, infrastruktur dan pelayanan menjadi lebih
baik. Namun perbaikan ini belum dinikmati oleh seluruh kalangan karena masih
adanya kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan ini terjadi karena belum meratanya
program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu
dampak negatif pun dirasakan dengan adanya desentralisasi yaitu timbulnya
kerusanan lingkungan dan sosial serta munculnya konflik karena masalah lahan.

 

D.     
KESIMPULAN

Kebijakan reformasi tata kelola
pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi tentu akan
membawa dampak yang besar tidak saja bagi pengelola pemerintahan namun juga
berdampak kepada masyarakat. Agar desentralisasi ini berhasil maka dibutuhkan
desain yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap negara.
Selanjutnya pemerintah juga harus memiliki perencanan dan program-program yang
jelas dan terarah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Kemudian perlu adanya
pemerataan agar tidak terjadinya ketimpangan pembangunan di daerah. Ketimpangan
ini akan bisa menjadi sumber konflik yang akan mengganggu kestabilan negara.
Selanjutnya ada tata kelola yang baik agar tidak adanya penyelewengan yang
dapat dilakukan oleh pejabat negara dalam penyelengaraan pemerintahan.

Secara umum dapat kita simpulkan
bahwa desentralisasi dapat membantu dalam pemberantasan kemiskinan. Hasil yang
dicapai berbeda di berbagai negara karena sangat tergantung kondisi negara dan
dukungan dan keseriusan pemerintah melalui program-programnya.

 

 

 

Daftar
Pustaka

 

 

Badan
Pusat Statistik, (2016). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia.

 

Bird,
R M. And Vaillancourt, F. (1998). Fiscal Decentralization in Developing
Countries: An Overview . Cambridge: University Press

 

Bird,R (2010). Taxation and
Decentralization. World Bank . Economic Premise.Number 38. 

 

Bloom,
D.E, et.all (2001). Economic Growth and The Demographic Transition, National
Bureau of Economic Research, Cambridge,Working Paper 8685

 

Braun,
J.V, Grote,U. (2000). Does Decentralization Serve The Poor? Center for
Development Research. University of Bonn.Germany

 

 

Ebel, R.D (2003). Subnational Tax
Policy Design and Fiscal Decentralization. World Bank-draft to comment

 

Green,
K. (2009). Decentralization and Good Governance: The case of Indonesia. Munich
Personal RePEc Archive Paper No.18097

 

Haug, M (2007). Kemiskinan dan
Desentralisasi di Kutai Barat Dampak otonomi Daerah Terhadap Kesejateraan Dayak
Benuaq. Laporan Penelitian. Bogor.Indonesia

 

Jutting, J, et.al. (2004).
Decentralisation and Poverty in Developing Countries: Exploring The Impact.
OECD Development Centre. Working Paper No.236

 

Litvack, J , et.al. (1998).
Rethinking Decentralization in Developing Countries. Washington,D.C. World Bank

 

Oates,
W.E (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development, National Tax
Journal Vo.46, No.2

 

Oates,
W.E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism, Journal of Economic Literature,
Vo.37 No.3

 

Schlein,S
(2017). Kemiskinan dan Kelaparan Anak-anak Meluas di Negara-negara Terkaya di
Dunia, www.voa.com. Diakses
tanggal 11 Januari 2018

 

Sudewi,
N.A; Wirathi I.G.A.P. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Kemiskinan Propinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan
Universitas Udayana. Vo.2, No.3

 

 

Sumarto,
S. Dkk (2004). Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan:
Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia. Makalah Lembaga Penelitin SMERU

 

UNDP
(2005). Fiscal Decentralization and Poverty 
Reduction

 

 

World
Bank. (1990). World Development Report, Poverty. Washington,D.C. World Bank

 

World
bank (2001). World Development Report: Attacking Poverty. Washington,D.C. World
Bank

 

World Bank, (2006). Strenghtening
Bank Group on Governance and Anticorruption. Washington,D.C

 

www.finance.dom (2017).
BPS: Penurunan Kemiskinan di RI Berjalan Lambat, diakses tanggal 11 Januari
2018

 

Yao,
G.A. (2007). Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and
Evidence. Economic Dissertation. Depatment of Economics. Georgia State
University